Ahok dan Kegaduhan Komunikasi

IHWAL Basuki Tjahya Purnama akrab disapa Ahok yang dinilai melakukan penistaan terhadap agama Islam dan melukai umat muslim lewat pernyataan soal surat Al Maidah ayat 51 tampaknya menjadi pelajaran penting bagi elit politik nusantara. Sontak kegaduhan pun terjadi. Ahok dilaporkan sejumlah organisasi kemasyarakatan ke Mabes Polri terkait dugaan penistaan agama.

Meski Ahok sudah meminta maaf, tampaknya tindakan itu tak mampu membendung aksi 4 November 2016 yang menjadi Jakarta sebagai lautan manusia. Jakarta yang macet berubah menjadi Jakarta penuh manusia mengenakan pakaian putih. Sejumlah tokoh publik turun ke jalan meminta penegakan hukum cepat, tegas dan transfaran diberlakukan untuk gubernur DKI Jakarta itu.

Sebagai pejabat negara yang menyandang jabatan politis, tampaknya Ahok melupakan esensi komunikasi yang bermuara pemahaman yang sama antara penyampai pesan (komunikator) dengan penerima pesan (komunikan). Sehingga, pesan yang disampaikan soal Al Maidah 51 ditafsir berbeda. Pendukung Ahok menyatakan mantan Bupati Belitung Timur itu tidak bermaksud menista agama Islam. Sementara, publik menafsir berbeda bahwa Ahok telah menistakan agama. Disinilah kegagalan komunikasi berawal.

Selama ini, Ahok tercitra tegas, bersih namun tidak santun. Apalagi terkait isu agama, sangat sensitif dan patut esktra hati-hati jika tidak memiliki formulasi penyampaian yang tepat.

Dalam konteks komunikasi, persepsi menjadi kata kunci untuk memahami nada suara, pemilihan diksi dan gambar yang disampaikan (Werner dan Jamer: 2009).

Wener dan Jamer dalam penelitiannya menyebutkan persepsi inti dari komunikasi politik. Dimana, komunikator berharap masyarakat memperhatikan pesan politiknya, memahami isinya pada akhirnya berdampak pada perubahan perilaku untuk mendukung sang aktor politik. Tampaknya, tim komunikasi Ahok, lupa akan tujuan akhir pola komunikasi itu. Sehingga, menjadi blunder dan tak terkendali. Sangat sulit mengendalikan persepsi publik, untuk itulah perlu kecapakan komunikasi.

Ahok alpa pada gaya komunikasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi pasangannya pada Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu. Mantan Wali Kota Solo itu dipersepsikan sebagai aktor politik yang santun dan bersih dari praktik korupsi.

Sehingga, publik terpesona dengan gaya komunikasinya dan mengahantarkan mantan pengusaha mebel itu ke kursi nomor satu negeri ini. Sebagai orang yang dekat dengan Jokowi, Ahok mesti belajar banyak bagaimana merebut hati rakyat. Komunikasi politik berakar pada kesantunan diri, ketegasan sikap dan perilaku sehari-hari. Ingat, sebagai orang timur, kesantunan menjadi keniscayaan untuk menciptakan ketenangan politik dan pada akhirnya fokus membangun bangsa ini. Jangan menyumbang kegaduhan, menyita energi publik lalu mengabaikan target pembangunan.

Juru Bicara

Dalam konteks komunikasi pemerintahan, tampaknya kita perlu kembali pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin negeri ini. SBY menyadari betul, bangsa yang memiliki penduduk 270 juta lebih ini harus mendapat suplai informasi saban hari. Untuk itu, istana kala itu menyediakan dua juru bicara sekaligus, yaitu juru bicara dalam negeri Andi Alfian Malarangeng dan juru bicara luar negeri Dino Patti Djalal. Keduanya tandem presiden untuk merespon berbagai persoalan.

Era Jokowi, potret buruk komunikasi istana terlihat di awal pemerintahan. Perseteruan antar menteri-sebagai dapur istana-kerap terjadi. Sekadar mengingatkan, lihatlah bagaimana debat panjang yang pernah terjadi antar menteri yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarmo dengan mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli terkait pembelian Airbus A350 oleh Garuda Indonesia. Kemudian antar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman  dengan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong  soal impor beras. Berikutnya mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong  dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti  soal impor produk olahan ikan.

Lalu, soal kereta cepat Jakarta-Bandung antara mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan  dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. Juga pengumuman rapor menteri antara mantn Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi  dengan  Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Sadar kondisi itu, Jokowi akhirnya melantik mantan juru bicara Komisi Anti Korupsi (KPK) Johan Budi sebagai juru bicara presiden. Kehadiran Johan melengkapi “juru bicara” lainnya Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri Sekretaris Negara Praktikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dapat disebut, saat ini pemerintah memiliki empat juru bicara yang menjadi corong utama istana. Hasilnya tontonan membosankan perdebatan antar menteri perlahan hilang dari ruang publik.

Komunikasi Elit

Jokowi sadar, ruang besar publik nusantara tak memungkinkan dirinya menjadi figur sentral sebagai pusat informasi. Tentu berbeda ketika dia menjadi wali kota Solo, semua pemberitaan berfokus pada tokoh utama, sang walikota. Begitu pula ketika menjadi gubernur DKI, Jokowi berfokus untuk blusukan dan sentral informasi, sedangkan Ahok menjadi garda penjaga birokrasi DKI. Dalam konteks kegagalan komunikasi Ahok, hingga reaksi publik, tampaknya mantan anggota DPR RI ini meniru pola sentral informasi yang dilakukan Jokowi. Namun, sayangnya, Ahok gagal membangun komunikasi santun. Terkesan kasar dan pada akhirnya gagal menyampaikan pesan tafsir tunggal.

Sejatinya, Ahok berbagi sentral informasi. Kepala Hubungan Media atau Hubungan Masyarakat DKI, perlu diberdayakan sebagai corong pemerintah. Sehingga, Ahok tak disibukan dengan perdebatan komunikasi elit yang menyita waktu untuk bekerja melayani rakyat. Sejauh ini, juru bicara Pemerintah DKI tampaknya tenggelam ke dasar lautan. Sehingga, namanya pun sulit diingat publik.

Lihatlah gaya Jokowi merespon tuntutan pendemo 4 November 2016. Presiden sengaja meninggalkan istana, lalu kembali dan memimpin rapat terbatas, menyampaikan pernyataan sikap negara atas insiden itu setelah mendengarkan analisis dari para pembantunya. Sikap ini dapat dimaknai, Jokowi ekstra hati-hati, paham bahwa konteks agama sensitif, jadi harus melalui analisa mendalam. Perwakilan pendemo diterima Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri. Maknanya, jika diterima pembantu presiden, seandainya pembantu presiden salah mengeluarkan pernyataan, maka presiden masih bisa mengoreksi sesuai keinginannya. Jika presiden yang salah mengeluarkan pernyataan, siapa lagi yang akan mengoreksi?

Begitu pula Ahok, idealnya, juru bicara Pemerintah DKI Jakarta menjadi palang pintu utama sumber informasi. Jika pun terjadi kesalahan pernyataan dan menimbulkan ragam tafsir, maka Ahoklah yang meluruskannya. Jika Ahok yang salah, siapa yang akan membenarkan? Maka penegakan hukumlah menjadi akhir dari kegagalan komunikasi itu.

| MASRIADI SAMBO