Header Ad

Konstalasi Politik Aceh

14 Februari 2017
1 Shares 101 Views

POLITIK Aceh selalu menarik untuk diperbincangkan. Hal itu tak lepas, riwayat panjang provinsi dengan status daerah istimewa itu. Aceh melewati cabikan konflik dan sobekan tsunami.

Rasanya, hanya politik Aceh yang menarik dibincangkan mengingat daerah ini memiliki calon peseorangan, kandidat dari partai politik lokal dan nasional dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, Februari 2017 nanti. Daerah lainnya di tanah air, hanya diikuti kontestan dari partai nasional dan calon peseorangan.

Dari sisi historis, sejumlah calon kepala gubernur dan wakil gubernur memiliki kedekatan dengan elit negeri ini. Sebut saja misalnya, calon yang diusung Partai Aceh, PBB, Gerindra, dan PKS, Muzakkir Manaf-TA Khalid dekat dengan Prabowo Subiakto.

Sebaliknya, Tarmizi Karim-Machsalmina (PPP versi Romahurmuzy, NasDem, Golkar), dekat dengan Surya Paloh, Romahurmuzi dan Setya Novanto. Ketiga punggawa partai  itu bahkan hadir ke Aceh dalam silaturahmi akbar pasangan Tarmizi-Machsalmina. Dalam acara itu, Surya Paloh menyatakan akan meminta pasangan itu mundur jika setelah terpilih tak menepati janji kampanyenya pada rakyat.

Calon lainnya, Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah (PDIP, Demokrat, PDA, PKB, PNA) dekat dengan presiden Joko Widodo, bahkan Irwandi nonton konser Metalica bersama mantan Gubernur DKI Jakarta itu, medio 2013 (Kompas, 25/8/2013).

Pasangan dari peseorangan yaitu, Zakaria Saman-T Alaidinsyah, Zaini Abdullah-Nasruddin, Abdullah Puteh-Sayed Usab. Baik Zakaria Saman dan Zaini Abdullah, keduanya intens berkomunikasi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, paska perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan RI yang ditandatangani 2005 silam.

 

Manuver Elit Nasional

Bagi elit nasional seperti Surya Paloh, Setya Novanto, Romahurmuzy, Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Jusuf Kalla (dua nama terakhir bukan ketua partai politik), Pilkada Aceh 2017 dapat ditafsir sebagai manuver pengaruh politik.

Dalam konteks kekuatan massa, Aceh bukanlah hal yang seksi untuk diperebutkan. Jumlah pemilih Aceh hanya sekitar 2 juta jiwa, kalah jauh dibanding dengan provinsi lainnya di Indonesia. Namun ingat, Aceh merupakan daerah khusus, kerap bergolak, dan sulit “dikendalikan” Jakarta.

Riwayat perang nan panjang menghiasi sejarah Aceh dan Jakarta. Karena itu, memenangkan pemilihan di Aceh berharap melanggengkan hubungan daerah paling ujung Pulau Sumetara itu dengan pusat kekuasaan di Jakarta.

Pada bagian lain, sepuluh tahun terakhir, Pilkada Aceh selalu dimenangkan kandidat mantan GAM. Data Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menunjukan, mayoritas suara Pilkada 2012 dipegang oleh pasangan Zaini Abdullah – Muzakkir Manaf 1.327.695 suara, Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan 694.515 suara. Kedua pasangan ini berasal dari kelompok pemilih yang sama yaitu mantan GAM. Kandidat lainnya hanya memperoleh angka 100.000 suara ke bawah.

Artinya, Pilkada kali ini sebagai pembuktian eksistensi kekuatan elit nasional untuk mematahkan ritual kemenangan elit GAM dalam konstalasi politik provinsi ini.

Apalagi, pada Pilkada kali ini, tiga mantan elit GAM yaitu Zaini Abdullah, Zakaria Saman dan Muzakkir Manaf turut meramaikan bursa pesta demokrasi. Sebagai elit, tentu mereka memiliki basis masa di tubuh organisasi itu. Suara dari kalangan GAM akan terdistribusi pada ketiganya. Dari sini, tampaknya elit nasional seperti Surya Paloh, Setya Novanto dan Romahurmuzy  berharap mendapat selisih suara, sehingga kandidat yang diusung bisa memenangkan pemilihan.

Jokowi dan Jusuf Kalla tentu punya kepentingan, yaitu meharmoniskan hubungan Aceh-Jakarta. Ingat, sejumlah persoalan seperti Qanun atau Peraturan Daerah (Perda) tentang Bendera dan Lambang Aceh masih menjadi bara yang sewaktu-waktu bisa meledak. Persoalan ini sangat sensitif, mengingat bendera dan lambang dalam qanun itu disebut mirip dengan lambang dan bendera GAM sebagai organisasi yang pernah dicap separatis oleh negara. Dengan mendukung kandidat tertentu, Jokowi-JK tampaknya ingin memadamkan bara dan menjadi teman yang baik untuk kepala daerah Aceh. Tujuannya hanya satu, stabilitas keamanan Aceh.

Sementara bagi Prabowo Subiakto, hubungan harmonisnya dengan Muzakir Manaf telah berlangsung sejak Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2014 lalu. Sehingga, menjadi konsekuwensi logis kembali memenangkan Muzakir-Khalid, dan sekaligus menjukan pada elit nasional, bahwa Gerindra-lah yang mampu merangkul Partai Aceh sebagai manispestasi politik GAM untuk koalisi jangka panjang.

 

Ketertinggalan Aceh

Terlepas siapa pun menang dalam konstalasi politik Aceh nanti, pekerjaan rumah telah menunggu. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2015 menunjukan, Aceh menempati urutan ke tujuh provinsi termiskin Indonesia, di bawah Nusa Tenggara Barat (16,54 persen).

Kondisi itu kontras dengan suntikan danan otonomi khusus yang dikucurkan. Provinsi ini menerima kekhususan lainnya berupa dana otonomi khusus hingga 2027 mendatang. Dimulai sejak 2008, Aceh menerima dana itu sebesar Rp 3,5 triliun (2008) membesar menjadi Rp 7,7 triliun (2016). Hingga tahun ini, Aceh menerima Rp 49,2 triliun dana otonomi khusus (Kemal Fasya ; 2016).

Formulasi dana itu yakni 15 tahun pertama anggarannya setara 2 persen plafon dana alokasi umum nasional. Lima tahun berikutnya menyusut menjadi 1 persen. Pada 2027 jadi tahun terakhir diperkirakan Aceh menerima limpahan dana Rp 167 triliun. Setelah itu, Aceh menghadapi masa kelam, kekurangan sumber dana untuk mensejahterakan 4,7 juta penduduk bumi Serambi Mekah. Yang patut diingat, konstelasi politik bermuara untuk meraih kursi kekuasaan.  Dalam konteks otonomi daerah, tentu harmonisasi hubungan Aceh-Jakarta menjadi keniscayaan. Untuk itu, mari kembali memahami makna kekuasaan sesungguhnya yaitu berpangkal pada niat suci mensejahterakan rakyat.

Baik elit nasional dan lokal Aceh patut mengingat, masa kejayaan dana otonomi khusus segera berakhir. Angka pengangguran kian tumbuh subur, lapangan kerja tak kunjung dibuka, dan beban kemiskinan terus menjerat penduduk di bumi Iskandar Muda ini. Aceh butuh pempimpin yang kuat dalam konteks lokal, dan harmonis dengan Jakarta. Sehingga, mampu mengejar ketertinggalannya dengan provinsi lain. Ketertinggalan yang porak karena perang dan poranda karena tsunami. Saatnya, elit berpikir untuk membangun Aceh secara bermartabat. Bukan secara politis untuk berbagi kekuasaan dengan rekan sejawat dan kelompok pendukung semata. Namun untuk jutaan penduduk dari beragam suku yang mendiami provinsi syariat Islam ini.

|MASRIADI SAMBO

You may be interested

Senja di Taman Ngieng Jioh
TRAVEL
0 shares24 views
TRAVEL
0 shares24 views

Senja di Taman Ngieng Jioh

masriadisambo - Agu 04, 2018

Senja hampir saja tiba ketika saya mengunjungi Taman Ngieng Jioh, Desa Blang Payang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Namun, di…

Puspiptek, TIK dan Tertib Administrasi
KOLOM
0 shares18 views
KOLOM
0 shares18 views

Puspiptek, TIK dan Tertib Administrasi

masriadisambo - Jul 30, 2018

Masriadi MASALAH klasik yang dihadapi birokrasi kita dikenal dengan sebutan birokrasi kura-kura. Kalimat itu menggambarkan begitu lambannya proses birokrasi pemerintahan…

Buku Baru, Jurnalisme Multiplatform
BUKU
0 shares175 views
BUKU
0 shares175 views

Buku Baru, Jurnalisme Multiplatform

masriadisambo - Mar 08, 2018

DUA jurnalis asal Aceh, Jafaruddin Yusuf (Harian Serambi Indonesia) dan Masriadi Sambo (Kompas.com) yang juga dosen Ilmu Komunikasi, Universitas Malikussaleh,…

Leave a Comment

Your email address will not be published.