Header Ad

PR Pembangunan Aceh Utara

8 Maret 2018
31 Views

Masriadi Sambo

Dosen Ilmu Komunikasi, Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara.

 

ESTAFET kepemimpinan di Kabupaten Aceh Utara resmi dilanjutkan oleh Muhammad Thaib akrab disapa Cek Mad. Namun, periode 2017-2022 ini, politisi Partai Aceh itu berpasangan dengan rekan separtainya Fauzi Yusuf (Sidom Peng), sedangkan periode sebelumnya berpasangan dengan teknokrat Muhammad Jamil.

 

Sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Aceh, maka Aceh Utara patut mendapat perhatian khusus oleh semua pihak.

 

Lima tahun memimpin kabupaten itu tampaknya Cek Mad masih berkutat pada pusara benang kusut pembangunan. Segudang pekerjaan rumah (PR) menunggu untuk harus segera dituntaskan. Sebut saja beberapa diantaranya, karut marut pengelolaan seumlah perusahaan daerah, dari Perusahaan Daerah Binas Usaha (PDBU), BPR Sabe Meusampe, PD Pase Energi, Kapal Marissa, Tanker CPO Dewantara, Pabrik Es Seunuddon, Aceh Utara.

 

Dari semua unit usaha itu, hanya PT Lido Graha Hotel saja yang menangguk untung. Selebihnya berkutat pada masalah internal dan terus merugi (BPK Perwakilan RI 2015-2016).

 

Persoalan lainnya angka kemiskinan kabupaten itu pada tahun 2015 mencapai 19,20 persen atau 280.683 jiwa (iDEAS : 2016) dan angka pengangguran dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 tercatat 62.198 dari total jumlah penduduk 583.892 jiwa. Jumlah ini terus melihat minimnya lapangan kerja di kabupaten itu.

 

Apalagi, kabupaten ini secara geografis tercatat memiliki wilayah terluas dengan 852 desa-terbanyak-di Aceh. Tentu, tidak mudah mengelola wilayah seluas itu. Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan komit pada program pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

 

Ditambah lagi, tidak ada invetasi dalam kurun waktu liha tahun terakhir ini. Terlepas berbagai kendala penyebab gagalnya investor berinvestasi, publik dapat menafsir sebagai sebuah kegagalan.

 

Kegaduhan Politik

 

Salah satu persoalan yang dihadapi Aceh Utara yaitu komunikasi politik dengan parlemen. Kegaduhan politik kerap datang dari lembaga wakil rakyat itu terkait berbagai persoalan. DPRK Aceh Utara terkadang sangat tajam mengritisi kebijakan eksekutif, semisal soal penutupan Akademi Kesehatan (Akkes) Aceh Utara dan penolakan DPRK atas rekrutmen calon direktur PDBU. Semua pihak menyesalkan kebijakan ini, termasuk DPRK.

 

Sejatinya, miskomunikasi antar eksekutif dan legislatif sedapat mungkin dihindari. Disinilah diperlukan kecapakan komunikasi dalam konteks politik. Patut dicatat kegaduhan parlemen berbanding lurus dengan tersendatnya program pembangunan.

 

Jalur politik lewat pintu Fraksi Partai Aceh dan partai pendukung ketika pencalonan Cek Mad-Sidom Peng bisa menjadi ruang diskusi hangat.  Perdebatan sejatinya bukan soal bagi-bagi kekuasaan, namun bagaimana kekuasaan itu didistribusikan lewat program yang menguntungkan rakyat. Politik akomodatif patut dikedepankan, dibanding politik gaduh kontra produktif.

 

Keberpihakan pada rakyat tak sekadar jargon. Semisal, periode lalu Cek Mad mendeklrasikan jargon Dhoe = Kebodohan, Deuk = Kelaparan/Kemiskinan, Dak (Nadak). Pertanyaan kemudian, apakah ini berbanding lurus dengan realitas selama lima tahun ini ?

 

Jargon memberantas dhoe (kebodohan) akan berbanding terbalik dengan fakta bahwa minimnya beasiswa yang dianggarkan oleh Pemerintah Aceh Utara untuk tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi mahasiswa miskin dan santri masing-masing sekitar Rp 1 miliar per tahun. Bahkan, tahun 2016 jika tak diprotes publik hanya Rp 500 juta masing-masing untuk beasiswa umum dan santri. Dari sisi jumlah, pendaftar program ini mencapai 5.000 an mahasiswa. Jadi, bisa dibayangkan berapa rupiah dana yang mengalir ke kantong mahasiswa dan santri. Sungguh tidak mencukupi.

 

Nah, hal-hal seperti di atas tampaknya patut dihindari dalam periode kedua ini? Pada tahap ini, elit daerah itu harus sensitif dengan isu-isu menyangkut hajat hidup publik.

 

Selain itu, sektor komunikasi publik pemerintah patut dibenahi. Publik butuh informasi real time di era digital ini. Sektor informasi publik tampaknya belum dikelola dengan apik, elegan dan jujur. Pola komunikasi publik Aceh Utara berkutat pada kegiatan seremoni bupati dan wakil bupati. Sesungguhnya, publik ingin tahu, apa saja hajat hidup mereka yang ditampung dalam platform anggaran daerah saban tahun. Memenuhi informasi publik adalah keniscayaan diera yang terbuka dewasa ini.

 

Sejauh ini, belum ada satu pun dinas di Aceh Utara yang menyajikan informasi real time lewat websitenya. Tak heran, jika peringkat keterbukaan informasi publik daerah ini berkutat pada angka delapan atau sembilan di Aceh.

 

Tentu, publik ingin melihat bahwa kepemimpinan daerah ini setangguh Risma, terbuka dan melayani hingga ke seluruh pelosok warga Kota Surabaya.

 

Tinggal lagi, pengabdian pada rakyat bukan sekadar jargon dan wacana di meja kerja. Publik butuh kerja nyata. Bukan pencitraan menjelang Pilkada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may be interested

Buku Baru, Jurnalisme Multiplatform
BUKU
0 shares149 views
BUKU
0 shares149 views

Buku Baru, Jurnalisme Multiplatform

masriadisambo - Mar 08, 2018

DUA jurnalis asal Aceh, Jafaruddin Yusuf (Harian Serambi Indonesia) dan Masriadi Sambo (Kompas.com) yang juga dosen Ilmu Komunikasi, Universitas Malikussaleh,…

Relasi Tiga Penyokong Pendidikan
KOLOM
0 shares70 views
KOLOM
0 shares70 views

Relasi Tiga Penyokong Pendidikan

masriadisambo - Mar 07, 2018

@masriadi MURID TK Bunda berfoto bersama dengan para guru dan kepala sekolah. SATU hari saya menerima undangan dari Taman Kanak-kanak…

Saya, 2017 dan 2018
TENTANG SAYA
0 shares59 views
TENTANG SAYA
0 shares59 views

Saya, 2017 dan 2018

masriadisambo - Des 30, 2017

TAHUN 2017, segera berkahir. Saban hari, saya menjalankan rutinitas, mulai menulis berita, menulis artikel, dan lain sebagainya. Sekali waktu saya…

Leave a Comment

Your email address will not be published.