Header Ad

Puspiptek, TIK dan Tertib Administrasi

30 Juli 2018
50 Views

Masriadi

MASALAH klasik yang dihadapi birokrasi kita dikenal dengan sebutan birokrasi kura-kura. Kalimat itu menggambarkan begitu lambannya proses birokrasi pemerintahan di berbagai kantor, Jika masyarakat meminta selembar surat, maka ini baru selesai tiga atau empat hari. Padahal, untuk membuat surat itu hanya cukup waktu 15 menit.

Kondisi itu disebabnya mental aparatur negara kita mengadopsi paradigma lama. Dimana, aparat negara adalah tuan dan masyarakat diposisikan sebagai kaum jelata. Sehingga wajib menunggu perintah tuannya.

Padahal, esensi dasar aparatur negara dalam sistem negara demokrasi adalah melayani rakyat. Posisi rakyatlah sebagai pemegang kedaulatan dan sekaligus sebagai tuan yang sejatinya dilayani. Karena itulah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan lambannya birokrasi kita. Termasuk di sektor perizinan.

Baca :

Jokowi Teken Perpres Percepatan Urus Izin Investasi

Jokowi : Kalau Masih Ada yang Main-main Soal Perizinan Saya Hajar

Kesadaran itu pula membuat presiden mencanangkan gerakan revolusi mental sejak awal pemerintahannya. Revolusi mental sejatinya sejalan dengan semangat reformasi birokrasi. Pemerintah sebelumnya juga menyadari pentingnya reformasi birokrasi. Karena itu pula, untuk dibentuk kementerian khusus yaitu Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Tentu, reformasi bukan sebatas wacana dan tata aturan di atas kertas. Reformasi birokrasi dapat dimaknai sejalan dengan revolusi mental. Dimana, aparatur negara bersifat melayani masyarakat dalam waktu seringkasnya.

Secara teknis, membuat birokrasi seringkas mungkin telah dicetuskan oleh Pusat Penelitian Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti).

Baca : Amankan Data Pemerintah, BPPT Siapkan Langkah Jitu

Lewat unit kerja di lingkungan Kedeputian Teknologi Informasi, Energi dan Material (TIEM),  Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) tengah mengkaji-terap Inovasi dan Layanan Teknologi untuk mewujudkan layanan pemerintahan dan swasta secara elektronik berbasis identifikasi elektronik.

Foto :  Deputi Kepala BPPT Kemristek Dikti, Hammam Riza

Teknologi mampu menjawab kerumitan birokrasi itu. Bahkan, teknologi ini menurut Hammam Riza, Deputi Kepala BPPT, dapat meningkatkan kualitas layanan publik dari pemerintah, efisiensi penggunaan sumber daya teknologi informasi (TIK) dan pengamanan data serta informasi dalam transaksi elektronik yang terjadi melalui jaringan internet publik.

Teknologi internet, mobile communication dan cloud computing serta pembangunan Otoritas Sertifikat Dijital (Certificate Authority/CA) yang akan memberikan identifikasi elektronik bagi setiap orang yang bertransaksi melalui internet.

Keunggulan dari inovasi yang dihasilkan adalah adanya kemandirian, ketunggalan dan kerunutan dalam identifikasi elektronik yang diberikan kepada para aktor pengguna. Hal ini dikarenakan CA yang digunakan adalah CA-berinduk pada root-CA nasional yakni root-CA yang dibentuk oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Perangkat lunak berbasis cloud computing yang dikembangkan juga dapat dikonfigurasi sesuai dengan kondisi jaringan komunikasi di Indonesia yang sangat bervariasi.

Dengan dibangunnya data center yang diamankan untuk cloud computing serta CA di Indonesia, Ia meyakini bahwa seluruh server data nantinya akan berada di Indonesia.  Hal ini tentu saja yang akan memudahkan pengamanan data-data pemerintahan maupun masyarakat dari kegiatan-kegiatan merugikan yang dilakukan pihak luar negeri.

Sinergi Pusat-Daerah

Teknologi yang dibangun Puspiptek itu sejatinya bisa diadopsi oleh pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan sinergisitas antara Puspiptek dengan seluruh pemerintah daerah. Namun, reformasi yang mengantarkan otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah sebagai “raja” baru yang hanya patuh pada presiden cum kementerian dalam negeri.

Untuk itu, tampaknya Puspiptek bersama Kemendagri patut mendorong dikeluarkannya peraturan presiden penggunaan teknologi ini dalam menata birokrasi daerah. Selain itu, sedapat mungkin dibangun sistem administrasi secara digital. Sehingga, begitu warga datang meminta surat semisal surat keterangan, dan lain sebagainya, surat itu bisa diprint dalam menit itu juga. Hanya butuh waktu untuk tandatangan sekian menit.

 

Baca : Kerjasama BPPT dengan Kabupaten Batang Hari

Sehingga, kita menjadi negara tercepat dalam pelayanan administrasi. Namun, untuk mencapaiitu butuh sinergi lintas kementerian, dan pemerintah daerah. Pada akhirnya, sinergi dan koordinasi menjadi kata kunci yang harus ditaati dan dijalankan, Bukan sebatas wacana di media kerja, atau tumpukan berkas di meja kerja.

Catatan : artikel ini diikutsertakan dalam lomba bloger Puspiptek Kemenristek Dikti RI.

You may be interested

Di Tengah Desing Mesiu 
CATATAN
0 shares6 views
CATATAN
0 shares6 views

Di Tengah Desing Mesiu 

masriadisambo - Nov 09, 2018

  CERPEN : Masriadi Sambo |Republika | 4 November 2018   Kami duduk selonjor di teras rumah, setelah berziarah, ke…

MALANG [2]  Sehari Metik Apel di Kota Batu
TRAVEL
0 shares12 views
TRAVEL
0 shares12 views

MALANG [2] Sehari Metik Apel di Kota Batu

masriadisambo - Okt 25, 2018

Minggu, langit Kota Malang begitu cerah. Jam menunjukan pukul 08.00 WIB, ketika rombongan kami menumpangi bus pariwisata mulai bergerak dari…

MALANG [1]   Menyesap Oksigen, Menikmati Musik
CATATAN
0 shares30 views
CATATAN
0 shares30 views

MALANG [1] Menyesap Oksigen, Menikmati Musik

masriadisambo - Okt 22, 2018

UDARA dingin membakap Kota Malang, Sabtu (20/10/2018). Kami menyusuri Kota Malang menuju Jalan Sidomakmur, No 86, Letak Sari, Mulyoagung, Dau,…

Leave a Comment

Your email address will not be published.