Header Ad

Problem Etika dalam Jurnalisme Daring

22 Februari 2017
152 Views
Perkembangan teknologi melahirkan jagoan baru: jurnalisme daring. Di balik kemudahan akses yang ditawarkan, ia masih menyimpan masalah serius.

Perkembangan teknologi internet membawa perubahan besar dalam praktik produksi mau pun konsumsi media. Hampir semua media dewasa ini memanfaatkan teknologi internet. Dengan kehadiran teknologi ini, informasi bisa diakses di mana saja dan kapan saja melalui perangkat seluler cerdas atau komputer—sejauh memiliki akses terhadap internet, tentunya. Sirkulasi berita pun jadi lebih cepat. Setelah penyuntingan, sebuah berita bisa langsung diunggah, tanpa harus menunggu naik cetak sebagaimana media cetak.

Kecepatan produksi berita ini juga punya andil besar dalam penghidupan sebuah media daring karena berhubungan erat dengan lalu lintas (traffic) kunjungan pembaca pada sebuah media daring. Kunjungan pembaca adalah vital. Ia menjadi perhatian utama para pengelola media daring. Semakin sering sebuah media daring dikunjungi, semakin banyak iklan berdatangan. Untuk mendongkrak pengunjung ini, maka diperlukan produksi berita yang cepat; yang terdepan mengabarkan sebuah peristiwa, dan secara kilat memberi perkembangan terbaru.

Kecepatan dalam jurnalisme daring ini membawa masalah tersendiri. Kecepatan, apabila menjadi paradigma utama dalam produksi berita, berpotensi membuahkan pelanggaran kode etik jurnalistik. Demi mengejar kecepatan, sebuah media daring kerap menyajikan data yang salah—terkadang bahkan fatal—atau menyajikan berita yang tidak etis dan relevan bagi publik.

Misalnya saja, kisah mantan Pemimpin Redaksi Viva.co.id, Karaniya (2011), yang menuturkan kehebohan dapur redaksi akibat berita kasus pornografi penyanyi Ariel dengan artis Luna Maya dan Cut Tari yang dikirim reporter lapangan. Sebagian media telah menayangkan informasi secara rinci uji fisik Ariel—lengkap dengan ukuran panjang dan diameter organ vitalnya. Redaksi Viva.co.id pun memutuskan untuk tidak memberitakan detil itu. Pasalnya, ukuran organ vital tidak etis untuk disebarkan ke publik.

Perkembangan teknologi internet ini membawa sejumlah pertanyaan krusial yang harus dijawab wartawan. Apakah jumlah lalu lintas pembaca akan menganulir kode etik jurnalistik yang sakral itu? Apakah jurnalis telah memiliki kompetensi yang demikian baik sehingga bisa menyajikan berita yang menaati rambu-rambu kode etik jurnalistik secara demikian cepat?

Akurasi versus Kecepatan

Pada 15 Mei 2015 lalu, ratusan warga Rohingnya asal Myanmar dan Bangladesh terdampar di perairan Seunuddon, Aceh Utara, sekitar pukul 08.00 WIB. Dua jam kemudian kami dikejutkan dengan berita di salah satu portal berita terkemuda di Indonesia yang menyatakan 120 warga Rohingnya terdampar di kawasan pesisir itu. Berita dengan data yang salah ini lalu dikutip oleh sejumlah media online lainnya di tanah air. Dalam hitungan detik, publik disajikan informasi dengan data yang salah.

Saat membaca berita itu, kami baru saja tiba di lapangan. Jumlah mereka kami perkirakan saat itu di atas 500 orang, terdiri dari pria, wanita, ibu hamil dan anak-anak. Saat kami tiba di lokasi kejadian, ratusan imigran itu ditampung secara terpisah di sejumlah rumah penduduk, dan rumah ibadah kecamatan itu. Pendataan baru dimulai.

Anehnya, sebuah portal berita terkemuka nasional berani menurunkan angka pasti yaitu 120 orang. Dari sini terlihat bagaimana hasrat mengejar kecepatan namun mengabaikan akurasi. Padahal, hasil pendataan akhir jumlah warga Rohingnya yaitu sebanyak 660 orang dengan rincian 332 berasal dari Myanmar dan 328 berasal dari Bangladesh.

Bill Kovach dan Tom Resentiel, dalam Sembilan Elemen Jurnalisme (2001), telah mengingatkan bahwa akurasi adalah esensi jurnalisme. Kasus tersebut yang mengisyaratkan bahwa media daring justru mengabaikan akurasi demi kecepatan.

Sejatinya, sembari menunggu hasil pendataan, wartawan yang ingin melaporkan langsung baik itu untuk media daring, radio atau televisi bisa menggunakan angka perkiraan. Kami, kala itu, memilih mendeskripsikannya dengan istilah “ratusan orang”. Ratusan tentu berarti di atas 100 orang. Sehingga, pembaca bisa memahami jumlah imigran itu belum bisa dipastikan.

Apabila kita menempatkan problem ini dalam konteks industri media yang makin terkonvergensi, kesalahan yang terjadi bisa menyebar begitu cepat. Dalam media yang berjaringan seperti Kompas.com,Tribunnews.com atau Jawa Pos News Network yang jaringan media di daerah, sebuah berita yang tidak akurat di suatu kanal bisa menyebar ke berbagai kanal lain dalam sebuah jaringan.

Masalah ini, kadang kala, bisa tiba di titik ekstrim ketika wartawan tidak hanya memberikan data yang tidak akurat, melainkan juga ngawur sama sekali.

Salah satu kasus misalnya, ketika awal Juni 2015 beredar kabar bahwa istri Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengunjungi lokasi penampungan warga Rohingnya asal Myanmar di Aceh Utara. Informasi itu beredar lewat blog, Facebook, Twitter dan sejumlah media dan portal berita lainnya. Bahkan, pada informasi itu dilengkapi dengan foto dan video yang bisa diunduh.

Kabar yang mulai beredar pukul 16.00 WIB itu sontak saja mengejutkan kami. Kami baru saja meninggalkan lokasi penampungan warga Rohingnya tiga jam sebelumnya. Benarkah istri Erdogan datang ke Aceh Utara? Saya menelpon tiga relawan yang setiap hari berada di lokasi penampungan Rohingnya. Mereka menyatakan bahwa informasi itu hoax.

Tidak mau kecolongan, saya menelpon polisi dan TNI yang berjaga di sana. Kesimpulannya tetap sama: istri Erdogan tidak berkunjung ke Aceh. Belakangan beredar kabar bahwa foto dan video yang beredar itu diambil ketika istri Erdogan mengunjungi Rakhine, Myanmar, beberapa tahun lalu.

Pengawasan Media

Kredo media sebagai pilar keempat demokrasi, karena ia menyediakan informasi yang relevan bagi kehidupan publik serta watchdog yang mengawasi jalannya demokrasi, telah lama cukup sering kita dengar. Namun, kita jarang bertanya: siapakah yang mengawasi pengawas? Perusahaan media, apa pun platform-nya, mempekerjakan manusia. Sebagai makhluk sosial yang memiliki kepentingan dan kekurangan masing-masing, menjadi wajar jika wartawan melakukan kesalahan dalam proses peliputan berita. Tentu ini bukan berarti kesalahan dalam pemberitaan tidak memiliki konsekuensi. Justru sebaliknya. Media massa menggantungkan diri pada bisnis informasi. Dengan demikian, media mesti menjaga kualitas informasi dengan mengedepankan akurasi. Kegagalan dalam menjaga kualitas berita tentu punya pengaruh buruk pada bisnis media tersebut.

Selain itu, terdapat pula sejumlah mekanisme pengawasan untuk menjaga mutu jurnalisme sebuah media.

Untuk pengawasan internal, perusahaan media bisa mendirikan ombudsman. Mereka yang duduk pada jajaran pengawas ini bisa berasal dari internal atau eksternal perusahaan. Dari kalangan internal, umumnya dipilih dari wartawan senior yang telah melewati posisi dari wartawan lapangan, asisten redaktur, redaktur sampai pada redaktur pelaksana—bahkan pemimpin redaksi. Dari kalangan eksternal perusahaan, bisanya personalia ombudsman diisi oleh pengamat media, peneliti media dan komunikasi atau mantan jurnalis.

Sebagian media, seperti Harian Kompas dan Harian Jawa Pos, telah memiliki ombudsman, sementara sebagian media lain, belum. Lembaga ini bertujuan memastikan agar berita disajikan dengan baik dan benar, sesuai standar berita, dan patuh terhadap etik serta regulasi perundangan yang ada. Penyusunan standar berita dan kode perilaku wartawan itu disepakati bersama antara ombudsman, jajaran redaksi, dan pemilik perusahaan. Sehingga, jika ditemukan kesalahan penulisan berita, dan kesalahan etik atau perilaku lainnya, ombudsman bisa memberikan penilaian secara obyektif (Ignatius Haryanto: 2015).

Ombudsman menjadi forum yang memberikan masukan untuk kebaikan media massa. Sebagian rekomendasi ombusman dijalankan oleh jajaran redaksi, namun tak jarang pula rekomendasi itu tidak diindahkan.

Selain itu, karena media bekerja atas dasar kepentingan publik, sudah menjadi keharusan publik berhak mengawasi produk yang disajikan media massa (berita, foto, infografis, video dan audio). Dewasa ini, sebagian media sangat terbuka untuk publik. Bahkan, sebagian media membuka ruang obrolan di bawah tulisan, foto atau video beritanya yang ditampilkan melalui portal berita. Dari situ, publik bisa berpartisipasi mengkritik dan mengomentari pemberitaan tersebut.

Di ruang redaksi, obrolan di kolom komentar ini biasanya menjadi bahan diskusi redaksi dalam melakukan evaluasi berita. Apabila ada komentar mau pun kritik yang berdasarkan pada fakta dan obyektif, hal itu bahkan sering menjadi catatan ralat sebuah berita. Sering media melakukan ralat berita yang bermasalah berdasarkan komentar baik di bawah berita maupun di media sosial. Untuk efektivitas kolom komentar publik ini dalam mengubah praktik jurnalis yang tidak taat etik, tentu masih butuh diuji.

Pada sejumlah kota besar di Indonesia seperti Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, atau Jakarta, sebagian dari publik membentuk kelompok pemantauan media secara independen. Kelompok ini membuat kajian, menganalisis isi pemberitaan, dan pada akhirnya hasil kajian itu disampaikan ke publik. Sehingga, publik yang lebih luas bisa mengetahui kualitas jurnalistik saluran media.

Kerap kali, hasil kajian tersebut juga disampaikan kepada jajaran redaksi media yang bersangkutan. Sehingga, masukan dari kelompok sosial ini bisa dijadikan sumber referensi untuk perbaikan di masa mendatang.

Dewan Pers juga melakukan hal yang sama. Lembaga ini mengeluarkan buletin, jurnal dan buku berisi kajian tentang perilaku jurnalis dan media. Sehingga secara bertahap media diharapkan tampil secara ideal, bebas dari kepentingan apa pun dan semata-mata memperjuangkan publik. Tidak hanya sampai di situ, Dewan Pers sebagai regulator juga memiliki wewenang  untuk menjatuhkan sanksi etik pada media yang bermasalah.

Dengan mekanisme pengawasan ini, wartawan dan media didorong untuk memiliki disiplin dalam memproduksi berita yang akurat dan relevan untuk publik.

Namun, tak ada yang sempurna. Sekali pun pengawasan ini telah bekerja dengan baik dan wartawan telah bekerja dengan metode jurnalistik yang benar, kesalahan tetap mungkin terjadi. Praktek jurnalisme yang baik, selain tentunya taat etika dan metode jurnalistik, juga menuntut pertanggungjawaban. Media juga dituntut untuk mengakui kesalahannya dalam bentuk ralat dan permintamaafan pada publik. Memang, bagi sebuah perusahaan media, memuat ralat adalah aib yang maha besar. Namun, jika memang terjadi kesalahan,  dengan jujur mengakui kesalahan adalah tindakan yang mulia. []


Daftar Pustaka

Atmakusumah. 2013. “Kembali ke Standar Jurnalisme Profesional dan Etika Pers” dalam Jurnal Dewan Pers, Edisi No 7, November 2013. Dewan Pers: Jakarta.

Dharmasaputra, Karaniya. 2011. Jurnalisme Online; Asal Seru dan Saru? dalam Jurnal Dewan Pers Edisi 4 Januari 2011, Jakarta.

Haryanto, Ignatius. 2015. “Melihat dari Luar, Melihat dari Dalam”. Harian Kompas, edisi 28 Juni 2015

Margianto, J Heru dan Asep Saefulloh. 2013. Media Online : Pembaca, Laba dan Etika. AJI Indonesia dan Ford Fondation: Jakarta.

MASRIADI SAMBO | REMOTIVI

You may be interested

Senja di Taman Ngieng Jioh
TRAVEL
0 shares24 views
TRAVEL
0 shares24 views

Senja di Taman Ngieng Jioh

masriadisambo - Agu 04, 2018

Senja hampir saja tiba ketika saya mengunjungi Taman Ngieng Jioh, Desa Blang Payang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Namun, di…

Puspiptek, TIK dan Tertib Administrasi
KOLOM
0 shares18 views
KOLOM
0 shares18 views

Puspiptek, TIK dan Tertib Administrasi

masriadisambo - Jul 30, 2018

Masriadi MASALAH klasik yang dihadapi birokrasi kita dikenal dengan sebutan birokrasi kura-kura. Kalimat itu menggambarkan begitu lambannya proses birokrasi pemerintahan…

Buku Baru, Jurnalisme Multiplatform
BUKU
0 shares175 views
BUKU
0 shares175 views

Buku Baru, Jurnalisme Multiplatform

masriadisambo - Mar 08, 2018

DUA jurnalis asal Aceh, Jafaruddin Yusuf (Harian Serambi Indonesia) dan Masriadi Sambo (Kompas.com) yang juga dosen Ilmu Komunikasi, Universitas Malikussaleh,…

Leave a Comment

Your email address will not be published.