Header Ad

Damai Aceh dan Jokowi

13 Februari 2017
24 Shares 200 Views

DAMAI di Aceh kini berusia sembilan tahun. Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sepakat mengakhiri konflik tak kurang dari 35 tahun di provinsi itu lewat meja perundingan. UU Pemerintah Aceh dianggap sebagai obat mujarab mengakhiri konflik secara bermartabat. Namun, tampaknya Presiden SBY akan meninggalkan beban politik pada presiden terpilih Jokowi. Pasalnya, sampai saat ini, turunan UU Pemerintah Aceh (UUPA) berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) danp peraturan presiden belum disahkan.

Padahal, UUPA mewajibkan pemerintah mengesahkan turunan undang-undang itu selambat-lambatnya dua tahun setelah diundangkan. Dalam hal ini, tampaknya SBY tidak taat pada perintah konstitusi. Dua RPP yang belum disahkan yakni RPP tentang kewenangan pemerintah bersifat nasional di Aceh, RPP tentang pengelolaan bersama bagi hasil minyak dan gas (Migas) serta peraturan presiden tentang pelimpahan kewenangan bidang pertanahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh.

Ditambah lagi Qanun Wali Nanggroe, Qanun Bendera dan Qanun Lambang Aceh yang telah disahkan oleh DPR Aceh tahun lalu hingga kini belum menemukan titik temu.

Sejatinya persoalan regulasi itu telah rampung ketika Presiden SBY masih menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. SBY memiliki tanggungjawab moral dan politik terhadap Aceh, karena dialah presiden yang menggagas damai Aceh bersama Jusuk Kala kala itu menjabat Wapres.

Kini, publik Aceh kembali bersuara lantang. Demonstrasi dari kelompok mahasiswa, mantan kombatan dan elemen sipil menuntut SBY memenuhi janjinya akhir-akhir ini semakin lantang di Aceh. Mendesak SBY memenuhi janjinya sesuai UUPA.

Anehnya, sebagian elit di Jakarta menganggap reaksi keras di Aceh sebagai manifestasi keinginan untuk memerdekakan diri.  Sikap itu bisa dimaknai sebagai ketakutan berlebihan. Ketakutan itu bisa menjadi pemicu konflik baru. Merawat daerah bekas konflik tentu harus mengedepankan prinsip saling percaya (trust) antar kedua belah pihak. Kepercayaan semakin nyata apabila keduanya memiliki iktikad menyelesaikan persoalan tersisa.

Soal RPP Migas misalnya, Aceh meminta panjang pantai 220 mil, sebaliknya Jakarta ingin hanya sekitar 20 mil. Debat berkepanjangan ini akan menemukan titik temu ketika Jakarta melihat Aceh sebagai daerah yang hancur lebur setelah perang dan tsunami. Untuk itu, memberikan kewenangan agak besar untuk Aceh sejatinya tak perlu dipersoalkan. Dengan dana itu, Aceh bisa sejajar dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Persoalan Qanun Bendera, Lambang dan Wali Nanggroe harus segera diselesaikan. Bukankah membiarkan persoalan mengambang sama dengan menunggu masalah baru muncul. Presiden harus mengajak duduk elit Aceh terkait tiga qanun itu. Memecahkan kebuntuan dan meracik solusi apik. Sehingga, qanun itu sah secara konstitusi RI dan bisa diaplikasikan di bumi Serambi Mekkah.

Anehnya, ketika Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan elemen sipil, mahasiswa serta mantan kombatan GAM akhir-akhir ini menuntut hak Aceh, sebaliknya Jakarta malah bergeming. Seakan persoalan Aceh sudah selesai sesaat usai penandatanganan MoU di Helsinki.

Patut diingat, tidak satu pun diktum dalam MoU Helsinki yang membuka ruang untuk Aceh berdiri sebagai negara berdaulat. Aceh tetap dalam dekapan NKRI. Bersama provinsi lainnya di bawah dekapan burung Garuda.

Ancaman Perdamaian

            Jika sampai 22 Oktober nanti, Presiden SBY tidak menandatangani Perpres atau PP turunan UUPA, maka beban politik pertama yang harus diselesaikan Jokowi adalah Aceh. Mantan Wali pernah menetap di Aceh Tengah dan dinyakini memahami karakteristik dan sosio-cultural masyarakat Aceh. Ditambah, Jusuf Kalla sebagai salah satu inisiator damai Aceh, tentu paham benar trik diplomasi dengan Aceh.

Namun, kekhawatiran muncul ketika kursi DPR RI sebagian besar diisi oleh wajah-wajah baru dan belum tentu memahami peliknya konflik Aceh. DPR bisa saja memiliki pandangan lain dan melonggarkan dukungan politik terhadap Jokowi terkait persoalan Aceh.

            Jika hal ini terjadi, dikhawatirkan bara konflik kembali memantik dan pelan-pelan akan membakar situasi damai yang telah tercipta. Terlalu mahal harga yang harus ditanggung bangsa ini jika membiarkan Aceh kembali berdarah-darah.

Bangsa ini sangat terhormat ketika mengakhiri konflik Aceh lewat perundingan, bukan lewat moncong senapan. Untuk itu, DPR baru perlu mendukung Jokowi untuk meneken RPP dan Perpres turunan UUPA. Sehingga, Aceh bisa lebih agresif membangun daerahnya, mendidik sumber daya manusia yang kelak menjadi generasi pemimpin bangsa.

            Pemerintah Aceh lewat gubernur perlu mengintensifkan komunikasi politik dengan Jokowi. Sebagai juru kampanye Jokowi-Jusuf Kalla di Aceh, tentu gubernur mudah dan tak perlu sungkan membicarakan persoalan ini pada pemimpin bangsa itu. Selain itu, pemerintah Aceh perlu melibatkan semua pihak di Aceh, mendesak Jakarta agar semakin cepat melunasi “hutang-hutangnya” untuk Aceh.

Di sisi lain, semua pihak baik itu elemen sipil, mahasiswa, politisi di Aceh dan Jakarta perlu mengawal isu ini secara serius. Memperpanjang usia damai Aceh bukan tanggungjawab pemerintah Aceh dan pemerintah pusat saja. Namun, tanggungjawab semua anak bangsa. Ini demi kemanusiaan dan demi kesejahteraan rakyat di ujung Pulau Sumatera. Mari mewariskan damai Aceh sampai akhir masa.

|MASRIADI SAMBO

You may be interested

Senja di Taman Ngieng Jioh
TRAVEL
0 shares24 views
TRAVEL
0 shares24 views

Senja di Taman Ngieng Jioh

masriadisambo - Agu 04, 2018

Senja hampir saja tiba ketika saya mengunjungi Taman Ngieng Jioh, Desa Blang Payang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Namun, di…

Puspiptek, TIK dan Tertib Administrasi
KOLOM
0 shares18 views
KOLOM
0 shares18 views

Puspiptek, TIK dan Tertib Administrasi

masriadisambo - Jul 30, 2018

Masriadi MASALAH klasik yang dihadapi birokrasi kita dikenal dengan sebutan birokrasi kura-kura. Kalimat itu menggambarkan begitu lambannya proses birokrasi pemerintahan…

Buku Baru, Jurnalisme Multiplatform
BUKU
0 shares175 views
BUKU
0 shares175 views

Buku Baru, Jurnalisme Multiplatform

masriadisambo - Mar 08, 2018

DUA jurnalis asal Aceh, Jafaruddin Yusuf (Harian Serambi Indonesia) dan Masriadi Sambo (Kompas.com) yang juga dosen Ilmu Komunikasi, Universitas Malikussaleh,…

Leave a Comment

Your email address will not be published.